halopalestina.com – Al-Quds. Sekretaris Jenderal Komite Pusat Gerakan Pembebasan Palestina (Fatah) dan Ketua Delegasi Pembicaraan Kairo, Jibril Rajoub memberikan pertanyaan penting tentang pemerintahan yang dibentuk pasca pemilu berlangsung, menurut lansiran laman situs aljazeera.net, Senin (15/2/2021). Pertanyaan tersebut mengenai fungsi pemerintahan, program-programnya dan komposisi Menterinya.
Dikutip dari para pejabat di faksi-faksi Palestina yang terlibat dalam pembicaraan ini, sejumlah perwakilan faksi di panitia perumus sempat “keberatan” untuk tidak merumuskan program-program politik pemerintahan koalisi nasional palestina secara teliti.
Pejabat senior di organisasi sayap kiri Palestina mengatakan, bahwa faksi-faksi sepakat untuk menunda pembicaraan mengenai program-program politik pemerintahan koalisi pada lain waktu, agar tidak menjadi “penghalang” bagi kesuksesan pembicaraan Kairo.
Menurut Rajoub, kesepakatan antara faksi-faksi menetapkan pemilihan legislative akan diselenggarakan dengan pembentukan pemerintahan koalisi nasional, yang akan melaksanakan mekanisme yang telah disepakati dalam pembicaraan Kairo, dengan tujuan mengakhiri perpecahan internal Palestina yang telah lama terjadi. Rajoub menjelaskan bahwa pemerintahan yang diinginkan akan bergerak sesuai dengan persatuan persatuan seluruh lembaga dan badan negara, baik di tingkat keamanan maupun sipil, serta menyusun kebijakan nasional yang satu, berdasarkan keadilan dan persamaan di seluruh provinsi di Palestina. (wm)
