Palestina – Perdana Menteri penjajah israel Naftali Bennett pada Kamis (27/1/2022), menentang pendirian negara Palestina, seperti yang dilansir oleh laman situs aa.com.tr, Kamis (27/1/2022). Hal ini ia tegaskan dengan sebuah pernyataan “selama dirinya menjadi Perdana Menteri penjajah israel, ia tidak akan menerapkan kesepakatan Oslo”.
“Saya dari sayap kanan dan sikap saya tidak berubah. Saya masih menentang berdirinya negara Palestina dan dan membela negara kita”, Ujar Perdana Menteri Penjajah israel Naftali Bennett, saat diwawancara oleh surat kabar swasta penjajah israel, israel hayom.
“Saya tidak akan membiarkan perundingan politik di garis negara Paletina dan saya tidak bersiap untuk bertemu dengan presiden Palestina manapun”, lanjutnya.
“Selama saya menjadi Perdana Menteri, tidak akan ada Oslo (kesepakatan yang ditandatangani oleh penjajah israel dan Palestina pada tahun 1993, yang berisi pengakuan penjajah israel terhadap hak orang-orang Palestina, untuk mendirikan negaranya)”, tambahnya.
Terkait pertemuan Menteri Luar Negeri penjajah israel Yair Lapid dan Menteri Pertahanan penjajah israel Benny Gantz dengan pejabat-pejabat Palestina baru-baru ini, Bennett mengatakan, bahwa keduanya (Lapid dan Gantz) tidak memiliki wewenang untuk bertindak di dalam masalah politik.
Di banyak kesempatan, Bennett menolak terkait berdirinya negara Palestina. Hal tersebut dianggap sebagai pernyataan-pernyataan yang menolak dan sebagai pemikiran kolonialis yang menentang perdamaian.
Sejak April 2014, Perundingan-perundingan antara penjajah israel dan Palestina terhenti akibat penjajah israel menolak 3 hal, yaitu penghentian pembangunan permukimannya, pembebasan para tawanan lama dan solusi dua negara. (wm)
