Palestina – Penjajah israel menghentikan pemberian visa apapun kepada para pegawai di badan PBB Hak Asasi Manusia (OHCHR), yang secara efektif mengusir staff senior di badan tersebut, menurut lansiran laman situs middleeasteye.net, Kamis (15/10/2020).
Saat bulan Februari, zionis israel mengumumkan penangguhan hubungan dengan komisioner Tinggi HAM PBB, setelah sebuah laporan menyoroti lebih dari perusahaan yang beroperasi di permukiman-permukiman penjajah israel di Tepi Barat.
Sejak Juni semua permintaan visa-visa yang baru tidak dijawab, dengan semua pasport yang dikirim untuk diperbaharui, dikembalikan lagi dengan pembaharuan kosong.
9 dari 12 staff asing di dalam organisasi tersebut saat ini telah meninggalkan penjajah israel dan teritorial Palestina, karena khawatir dianggap ilegal apabila disana. Salah satunya direktur negara James Heenan.
3 orang lainnya memiliki visa yang kadaluarsa dalam beberapa bulan mendatang. 3 orang staff tersebut direncanakan akan melakukan perjalanan ke zionis israel untuk memulai pekerjaan mereka.
Staff yang berasal dari orang-orang dan orang-orang Palestina akan melanjutkan pekerjaan serta belum ada penutupan kantor.
OHCHR menulis laporan rutin yang menyoroti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh zionis israel di Tepi Barat, Al-Quds bagian timur dan Jalur Gaza terblokade. Pada bulan Februari tahun lalu, OHCHR mempublikasikan daftar 112 perusahaan yang beroperasi di permukiman-permukiman israel, yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Laporan itu juga menyoroti Tripadvisor, Airbnb dan Truk serta pembuatan alat penggalian JCB diantara sorotan lainnya. Laporan ini disambut baik oleh orang-orang Palestina dan memicu kemarahan penjajah israel. (wm)
